Mengurai Polemik Hak Keuangan BPIP: Hampir Setahun Gak Terima Gaji, Operasional Nol, Dibayar Sukarela

Jajaran BPIP yang dilantik Presiden Joko Widodo

Jajaran BPIP yang dilantik Presiden Joko Widodo

Sementara itu, anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD enggan berkomentar banyak terkait dengan hal tersebut.

Melalui pesan singkat, pria dari Madura itu menilai apa yang dipaparkan Menkeu sudah jelas.

Yakni, hak keuangan yang diterima jajarannya meliputi banyak item.

“Semua sudah jelas, pemerintah yang membuat. Bukan BPIP yang meminta,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Dalam akun media sosialnya, mantan ketua MK itu mempersilakan masyarakat yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum dengan menggugat perpres tersebut ke MA.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan bahwa pihaknya sudah siap mengajukan gugatan uji materi (judicial review) Perpres 42/2018 ke MA.

Dia beralasan, perpres tersebut tidak semestinya mengatur gaji Dewan Pengarah dan Dewan Penasihat BPIP.

“Sesuai fungsinya (Dewan Pengarah dan Dewan Penasihat BPIP, Red) bersifat sukarelawan atau volunter,”

“Sehingga untuk hak keuangan, seharusnya hanya bersifat akomodasi seperti transpor atau hotel atau uang rapat,” tutur dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

“Kami juga yakin para dewan pengarah, termasuk Ibu Mega, tidak akan pernah mau menerima gaji tersebut,” imbuh dia.

Boyamin menjelaskan, setidaknya ada tiga UU yang akan dijadikan dasar gugatan uji materi tersebut.

Yakni, UU APBN, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Keuangan Negara. Secara prinsip, menurut dia, pemberian gaji semestinya berbasis kinerja.

“Semestinya gaji itu untuk kepala, deputi, dan staf khusus yang memang sehari-hari fungsional ngantor,” terangnya.

loading...

Feeds