Kedua, Prananda meminta seluruh kader PDIP agar menjadi bagian masyarakat yang mendukung terwujudnya media massa sebagai salah satu pilar demokrasi Pancasila.
Karena itu, seluruh kader PDIP harus mengedepankan hubungan baik dan silaturahmi dengan media massa.
“Jika ada pemberitaan yang dianggap kurang tepat, maka kewajiban seluruh kader adalah menyampaikan kepada media argumentasi yang berbasis pada data dan fakta, melalui cara yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” pintanya.
Ketiga, setiap kader PDIP harus memegang teguh ajaran Bung Karno dan Pancasila 1 Juni 1945.
“Selalu memilih jalan musyawarah untuk mufakat dalam setiap persoalan. Jadilah banteng penjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” sambung Prananda dalam suratnya.
Putra kedua Megawati itu mengakhiri surat tertanggal 2 Juni itu dengan salam khas yang selalu disampaikan Megawati Soekarnoputri.
“Perjuangan kita belum selesai. Merdeka!!!” pungkasnya.
Massa PDIP yang menggeruduk kantor media Jawa Pos Grup itu mempertanyakan mengapa gambar Megawati yang dibuat lebih menonjol dibanding pejabat yang lain.
“Cara pandang kami tentang gambar Radar Bogor terbitan dua hari lalu (30/5) berbeda,”
“Kami melihat gambar atau infografis Ibu Megawati yang dibuat Radar Bogor sangatlah tendensius,” kata tokoh gaek PDIP Jawa Barat, Rudi Harsa Tanaya di tengah pertemuan di lantai 4 Graha Pena Bogor.
Anggota DPR RI Diah Pitaloka justru meminta persoalan antara PDIP dengan Radar Bogor harus segera selesai.
Dia berharap penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan.
“Saya rasa kita tidak perlu meminta Dewan Pers turun tangan. Saya yakin hubungan baik PDIP dengan Radar Bogor sejauh ini bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat,” tuturnya.
Dalam dialog sampai pukul setengah lima petang itu juga dihadiri Staf Khusus Wakil Presiden HM Alwi Hamu, CEO Radar Bogor Grup Hazairin Sitepu dan sejumlah pimpinan Radar Bogor.
Kapolsek Bogor Barat Kompol Pahyuniati juga hadir di ruang pertemuan.
Redaksi menganggap bahwa fakta berupa data besaran gaji/penghasilan dan kata ‘ongkang-ongkang kaki’ adalah fakta jurnalistik.
Besaran penghasilan termuat dalam Perpres 42 Tahun 2018. Sedangkan kata ‘ongkang-ongkang kaki’ dikutip dari omongan Amien Rais yang juga telah dimuat banyak media.





















