POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Masa kontrak pemakaian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukri, Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan berakhir pada tahun 2017. Pemerintah Kota Cimahi menjadikan kawasan Cireundeu, Leuwigajah sebagai salah satu opsi tempat pembuangan sampah.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cimahi, Aris Permono, rencananya, Pemerintah akan menggunalan alat yang didatangkan dari Australia. Teknologi yang alat tersebut bisa mengolah sampah menjadi biogas dan pembangkit listrik.
Ia mengklaim bahwa penggunaan alat tersebut tidak akan menimbulkan bau. sampah anorganik seperti plastik, kaca, seng pun bisa langsung dihancurkan oleh mesin ini.
“Lahan yang diperlukan untuk alat ini pun tidak luas. Hanya dua hektare dan itu sudah termasuk alat dan penampungan sampahnya,” ujar Aris saat dihubungi, Selasa (02/08/2016).
Keunggulan lain, meski tidak menyebut nominal, namun ia klaim tidak menghabiskan anggaran yang terlalu besar. Pasalnya, pihak ketiga yang akan menanam investasi.
Meski demikian, Aris sadar penerapan teknologi yang akan diadopsi akan menuai pro dan kontra dari. Tengah masyarakat. Terlebih, lokasinya di Cireundeu, Leuwigajah yang notabene pernah mengalami musibah longsor sampah pada 21 Februari 2005 sampai menimbulkan 157 korban jiwa.
“Saya tidak ingin ada masalah dengan warga, saya akan mencoba mendekati masyarakat di Leuwigajah, terutama masyarakat yang tidak setuju,” ujar Aris.
Selain Leuwigajah, opsi lain yang dijadikan tempat pembuangan sampah adalah TPA Legok Nangka di Nagreg, Kabupaten Bandung yang yang disarankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun, opsi itu dinilai terlalu berat dan dikhawatirkan menambah masalah baru. Sebab, selain jarak yang jauh, biaya untuk operasionalnyapun akan membengkak.
Rencana pengaktifan kembali Cireundeu sebagai TPA ditanggapi penolakan oleh sejumlah warga Cireundeu, Leuwigajah, Kota Cimahi.
Dikatakan Panintren (Tokoh), Kampung Adat Cireundeu, Asep Abbas, warga Cireundeu bersikeras menolak menjelaskan penolakan tersebut beralasan.
“Secara psikologis warga masih trauma dengan tragedi longsor 21 Februari 2005, saat 157 jiwa melayang dan dua kampung terhapus dari peta karena tergulung longsoran sampah yang berasal dari TPA Leuwigajah,” katanya saat dihubungi, Selasa (02/08/2016).
Ia meminta Pemerintah untuk menaruh simpati dan menjaga perasaan warga di Kawasan Cireundeu. Bahkan, sudah hampir 11 tahun sejak peristiwa longsor Leuwigajah, Asep mengatakan, sampai saat ini tidak ada yang datang untuk melakukan pemulihan lingkungan.
Disinggung mengenai teknologi yang alat pengolah sampah yang akan didatangkan oleh pemerintah Kota Cimahi, Asep meragukannya. “Saya pikir itu hanya sekedar teori semata. Kenapa Jakarta atau Kota Bandung tidak menggunakannya?,” ujarnya mempertanyakan.
Begitupun dengan alasan pembuangan sampah ke TPA Legok Nangka yang bisa membuat anggaran pemerintah membengkak. Ia menjelaskan, pengelolaan sampah, bukan hanya urusan membuang, tapi banyak variabelnya.
“Jangan jadikan kami alasan karena biaya ke Legoknangka mahal. Kalau dari sisi modal, apa sih yang tidak bisa,” pungkasnya. (bbb)




















