POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 akan menggratiskan laga final sepakbola yang mempertandingkan Jawa Barat vs Sulawesi Selatan, di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (28/9/2016). Kepastian ini diungkapkan Ketua Harian PB PON 2016 Jabar Iwa Karniwa kepada wartawan, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (27/9/2016).
Meski begitu, Iwa menyebut, pihaknya akan memberlakukan sistem tiket untuk menertibkan penonton. Menurutnya, hal ini penting untuk alasan keamanan.
Salah satunya untuk mengatur alur penonton kedua kesebelasan yang diperkirakan akan banyak yang hadir. “Hasil rapat cdm tadi pagi. Dibahas soal tiket untuk final sepakbola. Itu gratis, tapi akan ada tiket,” katanya.
Iwa memastikan lagi, tiket tersebut tidak dikenakan biaya alias gratis. “Tadi pagi kami meminta kepada kontingen Sulsel berapa yang dibutuhkan tiket untuk suporter mereka. Itu jumlahnya menunggu dari mereka. Tapi kami akan memisahkan suporter Jabar dan Sulsel,” katanya.
Iwa optimistis laga final cabang olahraga sepakbola PON XIX yang akan disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta ini bisa berlangsung aman dan lancar. “Insha Alloh akan lancar,” pungkasnya.
Sementara itu, jumlah sengketa yang diajukan ke Dewan Hakim PB PON XIX menurun jika dibandingkan dengan gugatan yang disampaikan pada PON sebelumnya. Ketua Dewan Hakim PON XIX, M. Riyanto, mengatakan, sejauh ini gugatan sengketa yang masuk sebanyak sembilan kasus.
Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan gugatan yang masuk pada penyelenggaraan PON Riau sebanyak 21 gugatan. Menurutnya, sembilan kasus yang masuk ke tingkat banding Dewan Hakim PB PON itu berasal dari cabang olagraga gantole, karate (2 kasus), wushu, hoki, judo, renang indah, dan terbang layang.
Berdasarkan ketentuan, kata dia, gugatan sebelumnya disampaikan pada dewan hakim tingkat cabang olahraga. Jika gugatan atau sengketa ini tidak memberikan keputusan yang bisa diterima, penggugat bisa mengajukan banding kepada Dewan Hakim PB PON.
Untuk mengajukan keberatan atau gugatan ke Dewan Hakim ini, katanya, penggugat diwajibkan membayar uang gugatan sebesar Rp 25 juta. Gugatan juga bisa disampaikan langsung namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pihaknya mengimbau seluruh kontingen tidak khawatir dengan kinerja Dewan Hakim. Menurutnya, embaga hakim ini akan bekerja secara profesional.
“Menurunnya jumlah sengketa atau gugatan yang disampaikan kepada Dewan Hakim, itu menunjukkan semakin dewasanya dan semakin profesionalnya pelaku olahraga dalam PON XIX. Jangan khawatir pula, kita pun akan bekerja secara profesional,” kata Rianto saat memberikan keterangan di Media Center Utama PON, Selasa (27/9/2016).
Dia menambahkan, putusan Dewan Hakim bersifat final dan tak bisa dilakukan banding kembali. Dalam prosesnya, sebelum dilakukan persidangan, akan dilakukan proses mediasi. “Jika proses mediasi tidak terjadi keputusan yang diterima kedua pihak, maka dilakukan proses persidangan selanjutnya,” pungkasnya. (agp)





















