Pengembang Kondotel di Ledeng Manipulasi Luas Lahan

Deddy Mizwar

Deddy Mizwar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kegiatan pembangunan kondotel di daerah Ledeng, Kota Bandung merupakan tindakan ilegal. Sebab, hal tersebut tidak didasari bukti perizinan yang kuat.

Wakil Gubernur Jabar yang juga Kepala Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jabar Deddy Mizwar mengatakan, saat ini pihaknya tengah membahas teknis untuk menelusuri adanya kejanggalan. Meski begitu, rencana pembangunan itu harus dihentikan.

“Secara teknis lagi dikaji. Tapi keputusannya harus dihentikan,” kata Deddy usai rapat klarifikasi hal tersebut di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jabar, di Kota Bandung, Jumat (21/10/2016).

Kepala BPLHD Provinsi Jabar Anang Sudharna menyebut, pemohon telah memanipulasi luas lahan yang akan dibangun. Dalam perizinan ke pemprov, kata dia, lahan yang akan dialihfungsikan seluas 33 ribu meter persegi.

Faktanya, lahan yang ada hanya 16 ribu meter persegi. “Oleh pengembang yang masukin ke sini,” katanya di tempat yang sama.

Perbedaan luas lahan tersebut sangat berpengaruh terhadap rekomendasi luas bangunan yang akan diberikan pemprov. “Di situ KDB kan 15 persen. 15 persen dari 33 ribu dengan 15 persen dari 16 ribu itu beda,” katanya.

Oleh karena itu, rekomendasi yang telah diberikan tidak berlaku karena adanya manipulasi tersebut. “Rekomendasi ini dicabut. Itu kan prinsip, otomatis rekomendasi itu enggak berlaku,” katanya.

Menurutnya, dalam memberikan rekomendasi, pemprov dipastikan berdasarkan fakta dan sesuai aturan. “Kalau dasar dari data yang keliru, ya pasti hasilnya keliru,” ujarnya.

Kepala BPMPT Provinsi Jabar Dadang Masoem menyebut, rekomendasi yang diberikan provinsi merupakan rekomendasi bersyarat. Sehingga, sedikitnya terdapat 26 persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun tersebut.

“Rekomendasi gubernur itu sudah sangat komprehensif, kemudian harus diikuti oleh kota. Kalau enggak diikutin, jangan keluar IMB,” katanya.

Menurutnya, persyaratan dalam rekomendasi tersebut hanya lima yang sudah dipenuhi. “Mari kita samakan persepsi di dalamnya. Baru ada lima item yang sesuai dengan rekomendasi gubernur, dari 26 lebih. Masih panjang,” katanya seraya tidak menyebut persyaratan apa saja yang belum dipenuhi.

Sementara itu, Wakil Kepala BKPRD Provinsi Jabar Deny Juanda membenarkan rencana detail tata ruang (RDTR) suatu daerah bisa diubah sesuai kebutuhan. “Buat apa ada evaluasi RTRW kalau enggak ada perubahan. (Contohnya) Bandung itu didesain untuk 700 ribu (penduduk). Sekarang tiga juta. Mau tetap hijau? Enggak kan,” katanya di tempat yang sama.

Namun, kata dia, perubahan kawasan hijau dalam RDTR suatu kota harus melalui mekanisme yang benar dan tetap memiliki fungsi dominan sebagai kawasan hijau. “Apakah ada uji publik? Publik bisa bebas di masyarakat, bisa berdasarkan kecamatan,” katanya.

Dalam perubahan RDTR Kota Bandung ini, kata dia, pihaknya hanya memberikan sejumlah saran teknis, itupun setelah Pemkot Bandung memastikan telah melakukan uji publik. “Yang dikirim wali kota itu sudah ‘firm’ dengan masyarakatnya, sudah diuji publik. Kemudian ada pakar, ada lainnya. Baru masuk ke kita. Kemudian kita beri catatan, lalu balik lagi ke Kota Bandung. Dari Kota Bandung itu diproses lagi lewat DPRD,” bebernya.

Dia pun meminta Pemkot Bandung menelaah dengan seksama rekomendasi yang diberikan provinsi. Kebiasaan selama ini, kata dia, rekomendasi tidak dipelajari dengan baik sehingga sering salah dalam penerjemahannya.

“Rekomendasi gubernur itu harusnya dibaca, jangan dicontreng saja. Kalau ada izin bangunan, ada syarat-syaratnya. Harus ini, harus itu. Jadi kalau itu belum dipenuhi, jangan diberikan izin,” pungkasnya.

Pemerintah dan DPRD Kota Bandung diminta konsisten dalam menjalankan pembangunan menyusul adanya rencana pendirian kondotel di daerah Ledeng. Eksekutif dan legislatif ini jangan seenaknya dalam mengubah rencana detail tata ruang (RDTR).

Hal ini diungkapkan pakar pemerintahan dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Asep Saeful Muhtadi. Dirinya menyayangkan jika RDTR Kota Bandung ternyata benar diubah untuk memuluskan pembangunan kondotel itu.

Menurut Asep, pemerintah dan dewan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak dalam melakukan pembangunan. Sehingga, dalam hal ini, Asep meminta pemkot dan DPRD lebih mengutamakan masyarakat banyak dibanding kepentingan pengusaha atau segelintir pihak.

“Apalagi itu kan di KBU. Semua tahu itu kawasan hijau, fungsinya untuk tangkapan air,” kata Asep saat dikonfirmasi.

Asep pun menyebut, pemerintah dan dewan harus konsisten dalam menjalankan pembangunan. Jika sebelumnya suatu kawasan dinyatakan untuk kawasan hijau, pemkot jangan mengubah begitu saja.

“Kecuali kalau memang ada kepentingan mendesak. Pada prinsipnya harus konsisten dan demi kepentingan masyarakat banyak,” katanya.

Disinggung adanya unsur KKN jika RDTR Kota Bandung benar-benar diubah, Asep tidak membantahnya. Menurutnya, hal itu bisa saja dilakukan terutama di tengah-tengah mahalnya ongkos politik.

“Tidak mengatakan iya, tapi tidak mengatakan tidak. Pemilu sekarang ini rentan KKN. Pemilu mahal, memungkinkan masuknya pemilik modal yang memberikan bantuan materi,” bebernya.

Asep pun menyayangkan jika alih fungsi itu benar-benar terjadi. Sebab, lanjutnya, dalam janji kampanye saat Pilwalkot Bandung 2008, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung saat ini berjanji akan menambah lahan hijau di ibu kota Provinsi Jabar ini.

“Kalau alih fungsi benar-benar terjadi, ini pelanggaran. Ini sudah mengkhianati janjinya sendiri,” katanya.

Terlebih, Asep menilai tidak ada penambahan lahan hijau di Kota Bandung. Pembangunan sejumlah taman menurutnya tidak bisa diartikan sebagai penambahan lahan hijau.

“Taman-taman itu tidak berarti lahan hijau bertambah. Lihat saja fungsinya bagaimana,” tuturnya.

Oleh karena itu, Asep meminta seluruh pihak mengawal jalannya pembangunan di Kota Bandung. “Masyarakat langsung mengawal, apakah ada enggak peluang pengkhianatan itu. Dikawal terus,” pungkasnya. (agp)

loading...

Feeds