POJOKBANDUNG.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium kecurangan dan pidana dalam peredaran beras bersubsidi.
Hal itu terbukti dengan penggerebekan sebuah gudang milik PT IBU yang berisi 1.161 ton beras subsidi pemerintah di Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat, beru-baru ini.
Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan, kasus ini sudah berlangsung lama, sebab jumlah beras yang ditumbun begitu fantastis hingga 1000 ton lebih.
Pihaknya mendapatkan informasi soal perilaku yang menyimpang dalam distribusi beras subsidi.
“KPPU mendapat informasi dari masyarakat bekerja sama dengan Satgas Pangan polisi. Ada indikasi penyalagunaan komoditas beras ini ditelusuri hingga penggerebekan. Jadi memang indikasinya sudah berlangsung lama,” kata Syarkawi kepada JawaPos.com (grup pojokbandung.com), Sabtu (22/7/2017).
Baca Juga:
Ada ATM Beras di Masjid Salman ITB
Gelapkan Beras Miskin (Raskin) Tiga Warga Ciparay Diringkus
Menurutnya, bentuk kecurangan yang terjadi adalah pada prosesnya yang mengubah beras bantuan subsidi menjadi beras premium. Disparitas harga itulah yang menimbulkan peluang kecurangan.
“Kalau hasil temuan kami di lapangan, beras yang dihasilkan itu adalah dari proses produksi yang disubsidi. Petani kan awalnya menanam beras kualitas IR 64, lalu dari benih, pupuk, dan alat-alatnya disubsidi oleh pemerintah,” jelasnya.
Sehingga menurutnya, jika sejak dari hulu hingga proses disubsidi pemerintah, semestinya di bagian hilir juga harus diawasi. Sehingga dalam mekanisme pasar dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Rp 9.000 per kilogram dapat diawasi.
“Awasi mulai sekarang bagaimana harga jual di tingkat konsumen Rp 9.000 bisa menjadi Rp 14.000 atau Rp 20.000. Itu kan menurut aturan Kemendag, tak boleh lebih dari HET karena yang ditanam kan beras IR64,” paparnya.





















