POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Rencana penunjukan Perwira Tinggi (Pati) Polri sebagai Penjabat (pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara dinilai menabrak kelaziman. Terlebih, dua provinsi tersebut memiliki Kapolda yang bisa diandalkan untuk menjaga kondusifitas keamanan selama Pilkada.
Hal itu diungkapkan, Ketua Presidium MP ICMI Muda Pusat, Ahmad Zakiyuddin. Menurutnya, Provinsi Jabar dan Sumut adalah dua propinsi yang cukup aman, damai dan tentram. Kata Zakiyuddin, jika menganggap kedua provinsi tersebut sebagai darurat sipil justru bakal menimbulkan suasana yang tidak nyaman bagi pelaksanaan Pilkada.
“Menjaga keamanan itu mutlak tugas Kepolisian, bukan tugas Pejabat gubernur,” tegasnya melalui pesan singkat, Rabu (31/1/2017).
Zaki sapaan Zakiyuddin menilai, wacana Menteri Dalam Negeri (Menagri)menjadikan Pati Polri aktif sebagai pelaksana tugas gubernur merupakan langkah mundur yang bisa mencederai semangat reformasi.
Zaki menyebut, wajar jika masyarakat berpendapat bahwa kepolisian terlalu ingin masuk ke wilayah politik praktis dengan melanggar Pasal 28 ayat 3 UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kata dia, dalam pasal itu dengan tegas menyatakan anggota kepolisian RI dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
“Mendagri jangan merusak tatanan yang sudah dibuat, apalagi sudah diundangkan. Pemerintah bisa menyiapkan landasan hukumnya dulu jika kondisinya memang mencekam. Negara ini negara hukum, bukan negara berdasarkan selera penguasa,” papar dia.





















