POJOKBANDUNG.com, SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat kebijakan moratorium pendirian toko modern dengan memperluas cakupan usaha yang dikenakan pembatasan perizinan.
Jika sebelumnya moratorium hanya berlaku untuk minimarket, kini kebijakan tersebut mencakup seluruh kategori swalayan atau toko modern sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati Sumedang mengenai moratorium pendirian minimarket yang telah diberlakukan sebelumnya.
Menurut Tuti, dalam proses evaluasi terdapat dua alternatif kebijakan yang dipertimbangkan, yakni memperkuat moratorium atau memberikan relaksasi terhadap perizinan toko modern.
Namun, berdasarkan arahan dan kebijakan terbaru Bupati Sumedang, pemerintah daerah memutuskan untuk memperkuat kebijakan moratorium tersebut.
“Untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati tentang moratorium sementara minimarket, kami telah melakukan evaluasi. Dari evaluasi itu sebenarnya ada dua opsi, yaitu menguatkan atau melakukan relaksasi. Namun berdasarkan kebijakan terbaru dari Pak Bupati, moratorium justru diperkuat untuk memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha skala kecil agar bisa tumbuh dan berkembang,” kata Tuti saat dikonfirmasi Radar Sumedang di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Kamis (4/6/2026).
Adapun hasil evaluasi menunjukkan masih adanya perbedaan penafsiran terhadap istilah minimarket yang digunakan dalam keputusan sebelumnya.
Oleh karena itu, Pemkab Sumedang kini menyesuaikan kebijakan dengan nomenklatur yang tercantum dalam Peraturan Daerah agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.
“Keputusan bupati sebelumnya hanya menyebut minimarket. Di lapangan ternyata muncul berbagai penafsiran sehingga sekarang kami pertegas sesuai dengan ketentuan dalam perda. Moratorium tidak hanya berlaku untuk minimarket, tetapi juga untuk swalayan atau toko modern yang masuk kategori yang diatur dalam perda,” ujarnya.
Tuti menegaskan, seluruh perangkat daerah yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis perizinan diminta menghentikan sementara proses permohonan maupun penerbitan izin baru bagi usaha swalayan.
Kebijakan tersebut berlaku untuk toko modern dengan luas bangunan antara 400 meter persegi hingga 2.000 meter persegi.
Meski demikian, toko modern yang telah memiliki izin dan saat ini beroperasi tetap diperbolehkan menjalankan usahanya seperti biasa. Moratorium hanya berlaku terhadap pengajuan izin baru dan tidak berdampak pada usaha yang telah berdiri sebelumnya.
“Yang sudah beroperasi tetap berjalan seperti biasa. Kebijakan ini hanya menghentikan sementara permohonan izin baru untuk usaha yang masuk kategori swalayan atau toko modern,” terang Tuti.
Pemkab Sumedang juga masih memberikan pengecualian pada sejumlah lokasi tertentu yang dianggap memiliki kebutuhan pelayanan khusus. Di antaranya toko modern yang berada di kawasan SPBU, rest area, lingkungan pesantren, maupun kawasan pendidikan dengan skala besar.
Lebih lanjut Tuti menjelaskan, berdasarkan klasifikasi usaha perdagangan, bangunan toko modern dengan luas di bawah 400 meter persegi masih masuk kategori minimarket sehingga termasuk dalam cakupan moratorium. Sementara usaha dengan luas bangunan di atas 400 meter persegi dikategorikan sebagai toko modern skala besar atau department store.
Dirinya juga berharap penguatan moratorium dapat menciptakan iklim usaha yang lebih berkeadilan, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di tengah semakin pesatnya pertumbuhan jaringan toko modern di berbagai wilayah.
“Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan keberlangsungan usaha mikro, kecil, serta toko tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat,” katanya. (jim)





















